Properti Rumah

Pemerintah Membidik 10 Juta Rumah Perumahan dalam Lima Tahun

Pemerintah menargetkan pembangunan 10 juta rumah dalam lima tahun. Separuh dibangun swasta, Separuh oleh Pemerintah. Tiga organisasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional silih berganti tiba di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pemerintahan yang baru tiga bulan bekerja ini tancap gas dan dalam urusan pembangunan rumah. Target tinggi dicanangkan. Pemerintah mengundang organisasi para juragan perumahan itu karena sedang berusaha membangun sampai 10 rumah juta rumah murah selama lima tahun masa pemerintahan ini. “Targetnya, setiap tahun pemerintah dan swasta membangun 2 juta unit rumah sampai 2019,” ujar Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo seusai pertemuan.

Target jumlah rumah yang akan dibangun ini cukup ambisius. Saat ini kebutuhan rumah murah Indonesia sekitar 800 ribu per tahun, tapi pemerintah hanya sanggup membangun sekitar 200 ribu buah. Akibatnya, kekurangan Pengunjung melihat maket perumahan dalam Real Estate Expo akhir tahun lalu. Pemerintah akan menggenjot jumlah rumah murah selama lima tahun masa pemerintahannya.

Rumah murah terus bertambah. Saat ini kekurangan bahkan mencapai 13,5 juta unit. Di pemerintahan sebelumnya, sempat digelar subsidi bunga kredit rumah bernama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan ini sempat bisa memacu pembangunan lebih dari 110 ribu rumah per tahun. Tapi, setelah menteri berganti, program ini anjlok, tinggal sekitar separuhnya. Saat itu bunga diturunkan sehingga bank enggan ikut mengucurkan dana, sedangkan ukuran rumah minimal diperluas sehingga para pengembang menyatakan sulit bisa memenuhinya.

Untuk menggenjot target 2 juta rumah setahun itu, pemerintah tak cuma mengandalkan dana APBN. Dana dari APBN ini hanya mampu untuk membangun sekitar 311 ribu rumah. Baru mampu membangun kira-kira seperenam dari target setahun.

Karena itu, pemerintah akan mendorong. pemenuhan sisanya lewat pemerintah daerah serta lembaga yang terkait pemerintah, seperti Perum Perumnas dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Targetnya dari dibangun 660 ribu unit rumah,” ujar Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Rildo Ananda Anwar. Dari ABPN, pemerintah mendapat Rp 15,4 triliun. Sebanyak Rp 8,3 triliun di antaranya akan dipakai Kementerian Pekerjaan Umum Suasana perumahan di Manado, Sulawesi Utara, pekan lalu. Target 10 juta rumah akan digelar di seluruh Indonesia.

Perumahan Rakyat untuk membangun 153 ribu rumah tapak dan rumah susun sederhana. Sebanyak Rp 2 triliun dijatahkan buat Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan untuk membangun 100 ribu rumah. Sisanya akan dikucurkan lewat

untuk membangun 58 ribu unit. Sedangkan di luar APBN, perusahaan pelat merah Perumnas telah membidik seluruh wilayah Indonesia.

Namun, di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Medan hanya dibangun rumah susun karena tata ruangnya tidak memungkinkan untuk dibangun rumah tapak. “Target kami sampai 2019 bisa membangun 400 ribu unit rumah,” kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto. Menurut dia, Perumnas bisa mencapai target tersebut karena pemerintah sudah mengagendakan jaminan penyediaan tanah dengan membuat land bank, memberikan subsidi pembiayaan kredit perumahan, dan memberikan penyertaan modal negara.

Rencananya, land bank bukan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian Tata Ruang dan Aararia, melainkan di bawah Kementerian Keuangan. “Karena (Kementerian Keuangan) juga akan mengurus pembelian tanah-tanah untuk program pembangunan,” ujar Rildo Selain itu, Perumnas mendapat suntikan modal pemerintah sebesar Rp 2 triliun buat biaya pembebasan tanah untuk pembangunan tahap Salah satu pengucur kredit perumahan terbesar, BTN, menggelar pameran perumahan tahunan. Bank ini menjadi andalan pemerintah dalam program subsidi bunga KPR.

Awal sebanyak 36 ribu unit rumah. Perumnas menyiapkan anggaran Rp 5,4 triliun dari kocek sendiri untuk pembangunan fisik tahun ini. Sedangkan untuk FLPP, menurut Rildo, pemerintah masih menjalankan program ini dan sasarannya masih tetap sama, yaitu masyarakat yang berpenghasilan Rp 3,5 juta per bulan ke bawah. Menurut Eddy, penyediaan FLPP juga menjadi salah satu syarat yang diminta pengusaha properti. Pengusaha juga meminta jaminan kemudahan urusan perizinan di daerah serta kenaikan harga jual rumah murah dari rata-rata Rp 105 juta per unit tahun lalu menjadi Rp 110 juta per unit. Kenaikan ini terjadi karena harga bahan bangunan BBM bersubsidi naik. “Kami siap mendukung pemerintah. Kalau perlu, Apersi siap membangun 500 ribu unit rumah murah setiap tahun,” kata Eddy.

About Jual Pintu Kayu Solid

Jual Pintu kayu Solid by Elite Door, menghasilkan Pintu kayu berkualitas tinggi. Tebuat dari material kayu Pilihan sudah kering oven sehingga tidak susut dan melengkung.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *